Proyek Sementara Dikerjakan Belum Bisa Disebut Kerugian Negara

0
22

Sulutup.com MANADO – Hasil audit dugaan korupsi proyek pemecah ombak di Likupang, Kabupaten Minahasa Utara (Minut) disinyalir tidak relevan dengan Putusan MK No 25/PUU-XIV/2016.

Betapa tidak, dalam aturan tersebut disebutkan kerugian negara harus nyata dan jelas, sementara proyek belum tuntas dikerjakan. Kalau belum selesai, itu tidak nyata, karena bisa saja ada yang kurang dan perlu perbaikan. Bisa juga nihil kalau sudah dibereskan/dikerjakan sesuai waktu.
Ataupun bisa lebih besar jika semakin hari semakin rusak, tanpa ada penyelesaian dari yang bersangkutan.
Hal tersebut terungkap dalam sidang kasus dugaan korupsi pada proyek pemecah ombak Likupang di Pengadilan Negeri Manado.

Persidangan Rabu (27/04/21) dipimpin Hakim Ketua Alfi Sahrin Usup SH MH dengan agenda mendengarkan tanggapan (Replik) Jaksa Penuntut Hukum (JPU), dibacakan Kasi Pidsus Kejari Minut, Dian Subdiana SH.

Dalam sidang, JPU menyampaikan sejumlah pandangan seperti tanggung renteng, kasus ini ranah hukum perdata, termasuk hasil audit BPKP sebagaimana eksepsi Penasehat Hukum (PH) terdakwa dalam sidang sebelumnya, dalam perkara tindak pidana khusus No 7/PID.SUS-TPK/2021/PN.MND atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nomor Register Perkara PDS-03/P.1.18/Ft.1/03/2021.

Dalam sidang tersebut, JPU menyampaikan beberapa tanggapan terkait ‘tanggung renteng’, ‘permohonan kasus ini masuk ranah hukum perdata, hasil audit pemeriksaan BPKP dan sebagainya.

JPU berpandangan bahwa eksepsi PH dalam sidang sebelumnya tanggal 21 April 2021 tidak berdasar hukum yang kuat atau salah dalam penerapan hukum.

Replik JPU kembali dipertanyakan salah satu kuasa hukum terdakwa, Erik Mingkid SH.
Mingkid mempersoalkan tidak dimasukkannya Final Hand Over (FHO). “JPU tidak memberikan tanggapan apa yang dieksepsikan, proyek ini belum finish (FHO). Tepatnya, proyek sementara jalan, kenapa bisa ditentukan kerugian negaranya? Ini tidak relevan,” tegas Mingkid.

Senada kuasa hukum Stevie Da Costa SH MH juga memohon kepada majelis hakim agar berani membuat temuan hukum melalui putusan sela nanti. Sebab, jika sudah berbicara kerugian negara, maka proyek tersebut dianggap sudah selesai ├átaupun sudah diserahkan. “Kalau bicara kerugian negara, harus ada penyerahan dulu, ini kan belum. Jadi saya mohon majelis hakim bisa membuat keputusan yang tepat,” timpal Dacosta. (*)

Penulis: Marpol Hetharia